Pemkab Bantul mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dengan menargetkan beralihnya seluruh aktivitas keuangan, mulai dari pajak hingga parkir, ke sistem nontunai. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
BANTUL, Jogja.Saatini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semakin serius memperluas penggunaan transaksi digital. Pemerintah daerah menargetkan seluruh transaksi pemerintahan, mulai dari penerimaan hingga belanja, beralih menggunakan sistem nontunai.
Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Pemkab Bantul bahkan ingin menerapkan digitalisasi pada transaksi sekecil apa pun agar seluruh aktivitas keuangan lebih transparan dan mudah dikontrol.
Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan penerapan ETPD sudah berjalan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi sistem pembayaran digital agar manfaatnya semakin luas.
"Seluruh perangkat daerah diharapkan berperan aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem pembayaran digital sehingga transaksi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Aris saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Grand Rohan, Bantul, Kamis.
Pemkab Bantul tidak ingin digitalisasi hanya menjadi perubahan metode pembayaran dari uang tunai menjadi nontunai. Pemerintah daerah memandang langkah tersebut sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Aris menjelaskan transaksi digital menawarkan sejumlah keuntungan, terutama dalam hal transparansi dan pengawasan. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengontrol aktivitas transaksi secara lebih baik.
"Ini bukan sekadar perubahan transaksi dari tunai menjadi nontunai, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Pemkab Bantul berkomitmen memperluas penggunaan sistem pembayaran digital ke seluruh aktivitas keuangan pemerintah. Targetnya, tidak ada lagi transaksi pemerintahan yang bergantung sepenuhnya pada pembayaran tunai.
"Dari segi transparan, ini juga bisa terkontrol dengan baik. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bantul mulai sekarang ke depan, ingin seluruh transaksi sekecil apa pun, akan kita pakai dengan digitalisasi," kata Aris.
Kebijakan ini juga mendorong setiap OPD agar lebih aktif menggunakan fasilitas pembayaran digital. Dengan begitu, proses penerimaan maupun pengeluaran anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Menariknya, Pemkab Bantul tidak hanya menyasar transaksi pajak dan belanja pemerintah. Pemerintah daerah juga mulai membahas penerapan pembayaran digital untuk sektor parkir.
Aris mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk membahas kebutuhan perlengkapan dan perangkat pembayaran di setiap lokasi parkir.
"Parkir juga ini masih kita diskusikan dengan pihak ketiga. Karena parkir ini membutuhkan alat-alat yang banyak juga ternyata, di titik-titik parkir harus ada alat, nanti itu juga pakai digital juga nanti," ujarnya.
Rencana tersebut membutuhkan persiapan lebih lanjut karena setiap titik parkir memerlukan perangkat pendukung. Pemkab Bantul masih mendiskusikan kebutuhan teknis agar penerapan pembayaran digital dapat berjalan sesuai rencana.
Jika rencana ini berjalan, digitalisasi parkir akan memperluas penerapan transaksi nontunai hingga menyentuh aktivitas masyarakat sehari-hari.
Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperluas elektronifikasi ke berbagai sektor. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berlangsung di lingkungan perkantoran pemerintah, tetapi juga pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Meski mendorong percepatan digitalisasi, Pemkab Bantul menyadari bahwa penerapannya membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memastikan sistem pembayaran digital berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala berkepanjangan.
Aris menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala. Melalui pengawasan tersebut, pemerintah dapat menemukan persoalan di lapangan dan segera mengambil langkah perbaikan.
"Pelaksanaan digitalisasi juga perlu disertai monitoring dan evaluasi secara berkala agar berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti," katanya.
Pengawasan menjadi bagian penting dalam penerapan ETPD karena setiap OPD memiliki aktivitas transaksi yang berbeda. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh perangkat mampu menjalankan sistem pembayaran digital secara optimal.
Selain itu, koordinasi lintas organisasi juga diperlukan agar proses penerimaan dan belanja daerah berjalan sesuai target digitalisasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Istirul Widilastuti mengatakan pihaknya terus mempercepat elektronifikasi transaksi pada sisi belanja maupun pendapatan daerah.
BPKPAD akan berkoordinasi dengan kepala OPD hingga para panewu untuk memperluas penggunaan pembayaran nontunai. Upaya tersebut mencakup penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.
"Semuanya kami percepat untuk digitalisasi baik di proses belanja dan pendapatan. Pendapatan baik dari pajak maupun retribusi itu kami optimalkan untuk bisa digitalisasi," katanya.
Digitalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus penting karena pemerintah ingin mempermudah masyarakat ketika membayar kewajibannya. Selain itu, sistem nontunai diharapkan membantu pemerintah mengelola penerimaan secara lebih transparan.
Dengan memperluas pembayaran digital, Pemkab Bantul berupaya mendorong proses administrasi keuangan yang lebih praktis. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memiliki akses untuk menggunakan layanan pembayaran tersebut.
Di balik percepatan transaksi digital, Pemkab Bantul masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi.
Istirul mengakui tidak semua warga Bantul terbiasa menggunakan layanan digital. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar perubahan sistem pembayaran tidak justru menyulitkan masyarakat.
Karena itu, BPKPAD menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memperluas akses internet ke berbagai wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni memperluas jaringan fiber optik hingga kawasan pelosok.
"Karena tidak semua masyarakat Bantul melek teknologi. Nah, kami didukung oleh Diskominfo untuk perluasan jaringan fiber optik sampai ke pelosok-pelosok, harapannya masyarakat bisa melakukan pembayaran lewat digital," ujarnya.
Perluasan jaringan internet diharapkan dapat membantu warga mengakses layanan pembayaran nontunai dengan lebih mudah. Infrastruktur tersebut juga menjadi salah satu kebutuhan penting agar digitalisasi tidak hanya dinikmati masyarakat di wilayah yang sudah memiliki akses internet memadai.
Percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menunjukkan upaya Pemkab Bantul dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern. Pemerintah ingin mengintegrasikan transaksi penerimaan dan belanja melalui sistem pembayaran digital.
Langkah tersebut mencakup transaksi antar-OPD, pembayaran pajak, retribusi, hingga rencana digitalisasi parkir. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan kesiapan perangkat, infrastruktur internet, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi.
Melalui koordinasi BPKPAD, Diskominfo, seluruh OPD, dan pihak ketiga, Pemkab Bantul berupaya memperluas penerapan transaksi nontunai secara bertahap.
Target akhirnya bukan sekadar mengurangi penggunaan uang tunai, melainkan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (*)