Saatini Jogja AMP
Berita Jogja

CCTV Jogja Sempat Lumpuh Usai Demo 10 November, Pemda DIY Ungkap Penyebabnya

Layanan CCTV publik milik Pemda DIY lumpuh akibat gangguan keamanan siber pada platform penyiaran usai aksi unjuk rasa 10 November, sementara kamera di lapangan dipastikan tetap beroperasi. Dinas Kominfo DIY masih melakukan pemeriksaan keamanan sistem secara menyeluruh sebelum mengaktifkan kembali akses publik demi menjamin keamanan layanan.

Oleh Sigit Nugroho
Portal CCTV Jogja masih dinonaktifkan usai gangguan siber. Pemda DIY memulihkan server dan menyediakan 8 titik tayangan melalui JITV. (Foto: Dok. ANTARA)

JOGJA, Saatini.com - Layanan tayangan CCTV publik milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melalui portal cctv.jogjaprov.go.id belum kembali beroperasi setelah mengalami gangguan saat aksi unjuk rasa pada 10 November 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY kini melakukan pemeriksaan keamanan siber sebelum membuka kembali layanan tersebut.

Kepala Dinas Kominfo DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan, hingga Sabtu (14/11), pihaknya masih menonaktifkan sementara portal CCTV untuk menjalankan pemeriksaan dan pemulihan sistem. Pemda DIY ingin memastikan sumber gangguan teridentifikasi dan seluruh langkah pengamanan berjalan sebelum masyarakat kembali mengakses tayangan.

Gangguan tersebut menjadi perhatian karena portal CCTV menyediakan akses publik untuk memantau sejumlah kondisi di wilayah Yogyakarta. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa terhentinya tayangan pada portal tidak berarti seluruh kamera pengawas di lapangan ikut mati.

"Kami tidak ingin terburu-buru mengaktifkan kembali layanan sebelum proses pemeriksaan dan pengamanan selesai. Prioritas kami adalah memastikan layanan dapat beroperasi kembali dengan aman," kata Wahyu dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu.

Gangguan Siber Bukan Karena Kamera CCTV Dimatikan

Kominfo DIY menjelaskan bahwa gangguan terjadi pada sistem penyiaran atau platform yang menyalurkan tayangan CCTV kepada masyarakat. Dengan demikian, persoalan tersebut berbeda dari kondisi kamera pengawas yang merekam aktivitas di lapangan.

Wahyu menegaskan, masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal karena server penyiaran mengalami gangguan keamanan siber. Karena itu, publik tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa seluruh kamera yang terhubung dengan layanan tersebut berhenti beroperasi.

"Perlu dibedakan antara kamera yang merekam di lapangan dengan sistem yang menayangkan hasil rekamannya kepada publik. Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal. Ini bukan karena kamera di lapangan sengaja dimatikan," ujar Wahyu.

Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan informasi mengenai penyebab terhentinya tayangan CCTV publik. Pemerintah daerah memastikan persoalan yang sedang ditangani berada pada infrastruktur server penyiaran, bukan karena petugas sengaja mematikan kamera di jalanan.

CSIRT Turun Tangan Periksa Server CCTV

Untuk menangani gangguan tersebut, Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) internal Kominfo DIY melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem. Tim ini bertugas mengidentifikasi sumber gangguan sekaligus memastikan langkah pengamanan sebelum portal kembali dibuka.

Gangguan yang teridentifikasi berdampak pada server penyiaran portal cctv.jogjaprov.go.id. Oleh sebab itu, proses pemulihan tidak hanya berfokus pada menghidupkan kembali layanan, tetapi juga memastikan sistem dapat beroperasi dengan aman.

Kominfo DIY belum terburu-buru menentukan pengaktifan kembali portal karena masih memprioritaskan pemeriksaan keamanan. Pemerintah ingin menghindari risiko jika layanan kembali dibuka sebelum sumber gangguan dan langkah mitigasinya benar-benar jelas.

Peringatan Ancaman Siber Sudah Muncul Sebelum Demo

Wahyu mengungkapkan, indikasi ancaman keamanan siber sebenarnya telah menjadi perhatian sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Pada 9 November 2026, Gov-CSIRT Nasional menyampaikan peringatan keamanan atau Security Alert terkait potensi ancaman siber terhadap platform layanan pemerintah.

Peringatan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemda DIY untuk meningkatkan kewaspadaan dan memeriksa layanan digital yang mereka kelola. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi ancaman terhadap sistem pemerintahan daerah.

"Peringatan tersebut menjadi salah satu dasar peningkatan kewaspadaan dan pemeriksaan terhadap layanan yang dikelola Pemerintah Daerah DIY," kata Wahyu.

Meski demikian, keterangan tersebut tidak menyebutkan secara rinci pelaku maupun metode serangan yang menyebabkan gangguan pada server penyiaran CCTV. Kominfo DIY saat ini masih berfokus pada pemeriksaan dan pemulihan layanan.

Warga Masih Bisa Pantau 8 Titik CCTV Panorama

Selama portal CCTV belum kembali aktif, masyarakat tetap memiliki alternatif untuk mengakses tayangan kamera pengawas. Pemda DIY menyediakan tayangan delapan titik CCTV Panorama melalui kanal Jogja Istimewa TV (JITV).

Alternatif tersebut memungkinkan masyarakat tetap memperoleh akses visual dari sejumlah titik yang dikelola pemerintah daerah. Namun, akses melalui JITV berbeda dari layanan portal cctv.jogjaprov.go.id yang masih menjalani pemeriksaan keamanan.

Kominfo DIY juga belum menyampaikan jadwal pasti kapan portal utama akan kembali beroperasi. Pengaktifan layanan akan mengikuti hasil pemeriksaan dan pemulihan yang dilakukan tim CSIRT internal.

Tidak Semua CCTV di Yogyakarta Dikelola Pemda DIY

Selain menjelaskan penyebab gangguan, Wahyu meluruskan anggapan bahwa seluruh kamera CCTV yang terpasang di jalanan Yogyakarta berada di bawah pengelolaan Pemda DIY. Pengelolaan kamera pengawas sebenarnya terbagi berdasarkan wilayah dan fungsi masing-masing instansi.

Di tingkat provinsi, jaringan CCTV dikelola oleh Diskominfo DIY dan Dinas Perhubungan DIY. Jaringan tersebut mencakup sejumlah ruas jalan provinsi, kawasan perbatasan kabupaten/kota, serta kawasan strategis pariwisata.

Sementara itu, sejumlah kamera pengawas di jalan protokol Kota Yogyakarta berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui Diskominfosan dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya atau UPT Malioboro.

Kamera di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer termasuk dalam jaringan yang dikelola Pemkot Yogyakarta. Dengan pembagian kewenangan tersebut, tidak semua gangguan pada satu portal dapat diartikan sebagai gangguan terhadap seluruh jaringan CCTV di wilayah Yogyakarta.

Pemulihan CCTV Jogja Masih Menunggu Pemeriksaan Keamanan

Hingga Sabtu (14/11), Pemda DIY masih menonaktifkan portal CCTV publik untuk kepentingan pemeriksaan dan pemulihan. Tim CSIRT internal terus mengidentifikasi sumber gangguan pada server penyiaran serta menyiapkan pengamanan sebelum layanan kembali tersedia.

Di sisi lain, masyarakat masih dapat mengakses tayangan delapan titik CCTV Panorama melalui JITV. Pemda DIY juga menegaskan bahwa gangguan portal tidak otomatis menunjukkan seluruh kamera pengawas di lapangan berhenti merekam.

Ke depan, hasil pemeriksaan keamanan akan menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah daerah mengaktifkan kembali layanan. Pemda DIY menempatkan keamanan sistem sebagai prioritas agar masyarakat dapat kembali menggunakan portal CCTV tanpa mengabaikan risiko keamanan siber. (*)