Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengikuti verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Kegiatan te...
Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengikuti verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Kegiatan tersebut diikuti Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih secara daring melalui Zoom dari Ruang Rapat Handayani, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jumat (13/11/2026).
Verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam proses pembangunan.
Sekretaris Deputi Kesetaraan Gender, Prita Ismayani Sriwidyarti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi penyelenggaraan PUG tahun 2026 dilaksanakan terhadap Kabupaten Gunungkidul dan Kepulauan Seribu.
Menurutnya, verifikasi lapangan dilakukan secara daring dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran serta kebijakan efisiensi. Meski demikian, kegiatan tersebut tetap memiliki tujuan penting, yakni memvalidasi dan mengonfirmasi data yang sebelumnya telah melewati tahapan penilaian administrasi.
Ia menjelaskan, proses verifikasi menjadi sarana untuk melihat perkembangan, tantangan, sekaligus praktik baik pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai tahapan pembangunan.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan penerima penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan gender.
Prita juga menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi secara transparan dan objektif serta bebas dari segala bentuk gratifikasi.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam seluruh aspek pembangunan.
Menurut Endah, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, serta pemanfaatan data terpilah agar setiap program dan kebijakan pemerintah mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Ia mengakui, dalam perjalanan evaluasi PUG, Gunungkidul sempat mengalami penurunan predikat. Namun, di sisi lain, daerah ini mencatatkan perbaikan signifikan pada indeks ketimpangan gender yang berada di bawah rata-rata nasional.
Melalui verifikasi lapangan oleh Kementerian PPPA, Pemkab Gunungkidul berharap dapat memperoleh gambaran objektif mengenai konsistensi pelaksanaan program PUG sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperkuat.
Endah menegaskan, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak semata-mata ditujukan untuk meraih penghargaan. Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan publik dan menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, pengarusutamaan gender diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan indikator evaluasi, tetapi juga terwujud dalam kebijakan dan pelayanan pemerintah yang inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Gunungkidul.
Sumber: Pemkab Gunungkidul