Universitas Gadjah Mada (UGM) mengumumkan pemerintah daerah dengan capaian terbaik dalam transformasi digital melalui Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026. Penghargaan di...
Universitas Gadjah Mada (UGM) mengumumkan pemerintah daerah dengan capaian terbaik dalam transformasi digital melalui Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah terbaik dalam kategori kota, kabupaten, serta pemerintah daerah dengan capaian terbaik di masing-masing provinsi, Kamis (5/11)
Pada kategori kota, Kota Semarang menempati posisi pertama; Kota Yogyakarta posisi kedua; Kota Surabaya posisi ketiga; Kota Bandung posisi keempat; Kota Depok posisi kelima; Kota Tegal posisi keenam; Kota Banjarmasin posisi ketujuh; Kota Cirebon posisi kedelapan; Kota Surakarta posisi kesembilan; dan Kota Pontianak posisi ke-10.
Sementara itu, pada kategori kabupaten, Kabupaten Banyuwangi menempati posisi pertama. Disusul Kabupaten Bantul posisi kedua; Kabupaten Bogor posisi ketiga; Kabupaten Sumedang posisi keempat; Kabupaten Sukoharjo posisi kelima; Kabupaten Sidoarjo posisi keenam; Kabupaten Pemalang posisi ketujuh; Kabupaten Sleman posisi kedelapan; Kabupaten Boyolali posisi kesembilan; dan Kabupaten Magelang posisi ke-10.
Selain pemeringkatan nasional tersebut, GM-DTGI 2026 memberikan penghargaan khusus kepada pemerintah daerah terbaik di masing-masing provinsi. Untuk kategori ini, Kota Tangerang menjadi pemerintah daerah terbaik di Provinsi Banten, Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, Kota Makassar menjadi yang terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
Ketua Tim Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan GM-DTGI dikembangkan untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota. Indeks ini dikembangkan sebagai instrumen yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi transformasi digital pemerintah daerah secara lebih spesifik pada level kabupaten dan kota.
Menurutnya, kebutuhan terhadap instrumen tersebut tidak terlepas dari kondisi transformasi digital Indonesia yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia mencontohkan posisi Indonesia dalam Network Readiness Index (NRI) 2025 yang masih berada di bawah beberapa negara ASEAN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas transformasi digital nasional juga perlu dimulai dari pemerintah daerah sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan nasional. “Kalau kita ingin membuat negara kita menjadi jauh lebih baik, saya kira komponen di dalamnya juga harus baik,” ujar Syaiful.
GM-DTGI 2026 kemudian dibangun dengan tujuh pilar, yakni tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berpusat pada pengguna, serta keamanan siber dan privasi.
Penilaian tersebut terdiri atas 50 indikator dengan skala 0–100. Syaiful menegaskan bahwa GM-DTGI tidak memandang transformasi digital semata-mata sebagai persoalan teknologi. Sebanyak 50 persen aspek penilaian berkaitan dengan teknologi, sedangkan 50 persen lainnya berkaitan dengan aspek nonteknologi. “Transformasi digital is not about technology. Digital transformation is about people,”katanya.
Menurut Syaiful, transformasi digital juga harus menyentuh manusia, organisasi, dan proses bisnis. Pengadaan teknologi tidak akan otomatis membuat layanan pemerintahan menjadi lebih efektif apabila proses kerja tidak berubah dan sumber daya manusia tidak dipersiapkan untuk menggunakan teknologi tersebut.
Syaiful mengatakan, dua aspek yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan serta desain platform yang berpusat pada pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan transformasi digital tidak selalu membutuhkan penambahan anggaran untuk membeli teknologi. “Pilar F dan C ini bukan membutuhkan anggaran besar. Tidak ada pembelian teknologi. Yang ada adalah perubahan bisnis proses,” jelasnya.
Ia mencontohkan, teknologi yang sudah tersedia dapat menjadi kurang efektif apabila proses kerja di dalam organisasi tidak ikut disesuaikan. Demikian pula dengan layanan digital yang belum sepenuhnya menyerap kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.
Karena itu, hasil GM-DTGI diharapkan tidak berhenti pada angka dan pemeringkatan. UGM menyiapkan dashboard yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk melihat capaian transformasi digital, mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki, serta menemukan pemerintah daerah lain yang dapat menjadi rujukan. “Harapannya penilaian ini tidak berhenti hanya semacam nilai saja, tetapi ada tindak lanjutnya, ada aksi nyatanya,” ujar Syaiful.
Dashboard tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun arah perbaikan secara bertahap. Dengan adanya 508 kabupaten dan kota yang dinilai, pembelajaran dapat dilakukan mulai dari tingkat provinsi sebelum kemudian diperluas ke tingkat nasional.
Penulis : Zabrina Kumara
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Jesi
Artikel Kota Semarang dan Kabupaten Banyuwangi Raih Posisi Pertama Indeks Tata Kelola Transformasi Digital pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.
Sumber: Universitas Gadjah Mada