United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2026 melakukan survei masa depan demografi terhadap hampir 109.000 orang dewasa muda dengan rentang usia ...
United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2026 melakukan survei masa depan demografi terhadap hampir 109.000 orang dewasa muda dengan rentang usia 18-39 tahun di 73 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa prasyarat menjadi orang tua adalah keamanan finansial (88%), pekerjaan stabil (87%), dan kesiapan emosional (85%). Selain itu, hambatan ekonomi dan perumahan juga menjadi aspek penting yang disampaikan oleh 72% responden. Berdasarkan hasil survei tersebut, setiap negara diharuskan mampu membangun ketahanan institusi dan masyarakat untuk mengantisipasi penuaan populasi, perubahan struktur keluarga, dan urbanisasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Andrew Saberton selaku Asisten Sekretaris Jenderal PBB & Deputi Direktur Eksekutif UNFPA dalam kuliah umum bertajuk “Hopes, Choices, and the Future: Young People in Indonesia’s Population Dynamics” pada Selasa (13/10) di Auditorium PSKK UGM.
Ia menjelaskan bahwa perubahan demografi terjadi dengan pola yang berbeda seperti penuaan, migrasi, dan urbanisasi sehingga kebijakan kependudukan harus fokus pada perluasan pilihan individu. Indikator kependudukan memang penting, tetapi angka semata tidak dapat menjelaskan kehidupan manusia. “Masa depan demografi tidak hanya dibentuk oleh angka, melainkan oleh peluang yang dimiliki masyarakat dan pilihan yang dapat mereka ambil,” jelas Andrew.
Menurutnya, masa depan demografi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh tingkat kehamilan, struktur usia, atau proyeksi semata, tetapi dibentuk oleh kemampuan, peluang, dan kebebasan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai, serta kesiapan lembaga merespons perubahan kebutuhan lintas generasi. “Esensi utama dari ketahanan yaitu bagaimana mengantisipasi perubahan, berinvestasi di sepanjang siklus hidup, melindungi hak-hak dan agensi, mengurangi ketimpangan, serta membangun sistem yang tetap responsif, baik di masa normal maupun di masa krisis,” tutur Andrew.
Sementara Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Kaja Glom memaparkan bahwa jumlah populasi usia kerja menjadi keuntungan suatu negara jika generasi mudanya memiliki akses pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, serta partisipasi yang bermakna dalam masyarakat. Dengan demikian, permasalahannya bukan hanya pada jumlah generasi muda tetapi pada pilihan yang dimiliki mereka. Dalam hal ini, kesetaraan gender menjadi aspek penting untuk mendapatkan fasilitas dan pilihan yang sama. Di Norwegia, perempuan dapat menyelesaikan pendidikan, memasuki pasar kerja, memiliki aset/properti, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan mengambil keputusan tentang masa depan mereka sendiri. Sebab, kesetaraan gender juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya didistribusikan. “Pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan nasional tetapi juga tentang generasi muda khususnya perempuan muda yang memiliki kebebasan, kesehatan, dan kesempatan untuk membentuk masa depan mereka sendiri,” ungkapnya.
Penulis : Jesi
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Dok.PSKK
Artikel Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Kemandirian Finansial Anak Muda pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.
Sumber: Universitas Gadjah Mada