Indonesia masih menghadapi persoalan berat dalam pembiayaan sektor kesehatan. Belanja kesehatan nasional tercatat sekitar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan relatif stagnan selama 2 dekade ...
Indonesia masih menghadapi persoalan berat dalam pembiayaan sektor kesehatan. Belanja kesehatan nasional tercatat sekitar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan relatif stagnan selama 2 dekade terakhir. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata belanja kesehatan dunia yang mencapai 10,3 persen PDB pada 2021. Di sisi lain, kendati program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara administratif telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia, cakupan efektif pelayanan kesehatan justru masih menghadapi berbagai tantangan hingga saat ini.
Dalam penerapannya, kehadiran JKN telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Meski begitu, keberlanjutan pembiayaan dinilai masih menjadi persoalan. Hal ini juga ditunjukkan lewat kondisi keuangan BPJS kesehatan yang juga terus mengalami tekanan sejak 2023. Adapun situasi tersebut menunjukkan perlu adanya pembenahan sistem pendanaan kesehatan, baik melalui optimalisasi anggaran publik maupun pengembangan sumber pembiayaan alternatif.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk “Penguatan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN dalam Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan: Perlunya Revisi UU SJSN dan UU BPJS 2011 dan UU Lain Terkait Pendanaan Kesehatan” yang bergulir di Common Room, Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMK UGM, Kamis (12/11) sore. Dalam diskusi ini, telah hadir sejumlah peneliti lintas disiplin ilmu Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Dr. Rimawati, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum (FH), Novat Pugo Sambodo dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dari FKKMK UGM, serta Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes. dari FKG UGM.
Tak sampai situ, Laksono juga menambahkan bahwa peningkatan pendanaan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan penambahan anggaran pemerintah. Menurutnya, diperlukan alternatif pembiayaan melalui pajak kesehatan, asuransi tambahan, keterlibatan sektor swasta, serta optimalisasi dana filantropi. “Berbagai potensi tersebut mesti didukung regulasi yang memungkinkan setiap sumber pendanaan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Julita Hendrartini, menyoroti potensi pendanaan dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Berdasarkan data yang ia paparkan, potensi dana filantropi di Indonesia mencapai sekitar Rp343 triliun. Meski demikian, pemanfaatannya untuk belanja kesehatan baru sekitar Rp7,8 triliun atau 1,2 persen. “Filantropi ini ternyata cukup besar potensinya. Namun, dana yang digunakan untuk belanja kesehatan hanya sekitar Rp7,8 triliun atau 1,2 persen,” paparnya.
Julita juga mendorong pengembangan asuransi kesehatan swasta sebagai pelengkap JKN. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat didorong untuk memiliki asuransi kesehatan tambahan. Dengan demikian, ia menyimpulkan pembiayaan kesehatan tidak sepenuhnya bergantung pada skema jaminan kesehatan nasional.
Selain itu, Julita menilai bahwa pengembangan skema tersebut perlu diikuti dengan diversifikasi layanan rumah sakit. Rumah sakit dapat menyediakan layanan tambahan bagi peserta asuransi kesehatan swasta, termasuk pilihan pelayanan dan obat-obatan yang lebih luas. “Upaya tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang memberikan ruang bagi pengembangan pembiayaan kesehatan sekaligus tetap melindungi masyarakat miskin,” imbuhnya.
Dari kacamata hukum, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum., menyoroti belum terintegrasinya berbagai regulasi yang mengatur sumber pendanaan kesehatan di Indonesia. Ketentuan mengenai pendanaan, masih tersebar dalam sejumlah peraturan dan belum secara khusus mengakomodasi kebutuhan pembiayaan kesehatan. “Diperlukan suatu produk hukum atau regulasi yang menjadi solusi untuk mencari sumber-sumber pendanaan kesehatan. Pengaturannya perlu ditempatkan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi agar dapat mengakomodasi keterlibatan berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” pungkasnya.
Merespons hal ini, Wati memaparkan dua skenario pembenahan regulasi. Pertama, melalui perubahan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Kedua, melalui perubahan aturan pelaksanaan sebagai alternatif apabila revisi undang-undang belum dapat dilakukan. Walaupun begitu, perubahan pada tingkat aturan pelaksanaan memiliki keterbatasan lantaran berpotensi mempertahankan fragmentasi pengaturan antarsektor.
Melalui pembahasan multidisipliner ini, para peneliti UGM mengidentifikasi lima persoalan utama dalam pendanaan kesehatan Indonesia. Dalam hasil kajiannya, persoalan tersebut meliputi penggunaan dana publik yang belum adil, belum berkembangnya asuransi kesehatan swasta, belum optimalnya pemanfaatan dana filantropi untuk kesehatan, risiko kecurangan dalam penyelenggaraan JKN, serta regulasi pendanaan kesehatan yang masih tersebar di berbagai peraturan.
Penulis : Agito Sitepu
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Jesi, Magnific
Artikel Pembiayaan Kesehatan Nasional Stagnan, Pakar UGM Dorong Diversifikasi Anggaran dan Penguatan Regulasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.
Sumber: Universitas Gadjah Mada