Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Sebagai badan publik, perguruan tinggi memiliki tanggung jawa...
Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Sebagai badan publik, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah dipahami. Untuk mendukung upaya tersebut, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Workshop Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Informasi dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Multimedia 1, Gedung Pusat UGM, Senin (16/11).
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Adam Wijoyo Sukarno, S.IP., M.A., menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan dan kebijakan institusi publik. Prinsip tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat. “Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebuah institusi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika informasi dapat diakses dengan baik, masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan berpartisipasi,” jelasnya.
Dalam lingkungan perguruan tinggi, pengelolaan informasi memiliki tantangan tersendiri karena sumber informasi tersebar di berbagai fakultas, sekolah, dan unit kerja. Setiap unit memiliki jenis data, dokumen, serta kebutuhan pelayanan informasi yang berbeda. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi agar informasi yang disediakan memiliki sumber yang jelas, terdokumentasi dengan baik, dan selalu diperbarui. Pembagian peran antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan unit pelaksana juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan informasi berjalan secara konsisten.
Adam menerangkan bahwa pengelola informasi perlu memahami klasifikasi informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik terbagi menjadi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Klasifikasi tersebut menjadi pedoman bagi badan publik dalam menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat maupun yang harus dilindungi melalui mekanisme uji konsekuensi. “Pengelola informasi perlu memahami terlebih dahulu jenis informasi yang dimiliki. Prinsipnya, informasi publik terbuka untuk masyarakat, sedangkan informasi yang dikecualikan harus memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan,” paparnya.
Selain memastikan ketersediaan informasi, strategi penyampaian juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Adam menekankan pentingnya penggunaan berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun konvensional, agar pelayanan informasi dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan akses yang berbeda. Kanal digital seperti portal PPID, media sosial, dan layanan percakapan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat akses informasi. Sementara itu, komunikasi tatap muka, radio, dan papan pengumuman tetap memiliki peran dalam menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.
Pengemasan pesan menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pelayanan informasi publik. Informasi yang disajikan dengan bahasa birokrasi yang terlalu teknis berpotensi menyulitkan masyarakat dalam memahami substansinya. Karena itu, pengelola informasi perlu mengembangkan cara penyampaian yang lebih sederhana melalui berbagai format komunikasi, termasuk infografis dan video pendek. “Informasi yang tersedia belum tentu langsung dipahami oleh masyarakat. Karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih sederhana dan menarik, tanpa mengubah substansi maupun mengabaikan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adam menjelaskan bahwa pengelolaan informasi publik di perguruan tinggi perlu dijalankan sebagai proses berkelanjutan. Proses tersebut mencakup perencanaan dan pengumpulan informasi, pengelolaan serta pendokumentasian, pelayanan informasi, hingga monitoring dan evaluasi. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), digitalisasi arsip, serta evaluasi pelayanan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan informasi. “Pengelolaan informasi tidak berhenti ketika dokumen sudah tersedia atau permohonan masyarakat sudah dijawab. Perlu ada evaluasi untuk melihat apakah informasi yang diberikan sudah sesuai kebutuhan dan bagaimana pelayanan dapat terus diperbaiki,” tuturnya.
Melalui workshop ini, UGM mendorong peningkatan pemahaman dan kapasitas pengelola informasi publik di lingkungan universitas. Penguatan koordinasi antarunit diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses masyarakat. Dengan pengelolaan yang sistematis serta strategi komunikasi yang tepat, keterbukaan informasi publik dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Donnie
Artikel Tak Sekadar Sediakan Dokumen, UGM Dorong Pengemasan Informasi Publik yang Mudah Dipahami Masyarakat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.
Sumber: Universitas Gadjah Mada