UGM Tolak Kekerasan Aparat, Telusuri Keberadaan Delapan Mahasiswa

Universitas Gadjah Mada menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap mahasiswa dalam aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta pada Senin (10/11). Universitas saat ini tengah menelusuri keberadaan dan kondisi delapan mahasiswa UGM yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Upaya penelusuran dilakukan bersama pimpinan fakultas dan Direktorat Kemahasiswaan untuk memastikan kondisi mahasiswa serta memberikan pendampingan yang diperlukan.

Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum menegaskan penolakan universitas terhadap segala bentuk kekerasan oleh aparat, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Ia menyebut informasi mengenai keberadaan aparat di kawasan UGM masih berkembang dan perlu dipastikan lebih lanjut. Namun, menurutnya, aktivitas akademik yang berlangsung di sekitar kampus juga perlu mendapatkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. “Ketika kekerasan itu terjadi, baik di dalam maupun di luar kampus, kita menolaknya. Apalagi ketika terjadi di wilayah tempat kita menjalankan aktivitas akademik,” ungkapnya.

Wening juga menyoroti penggunaan gas air mata dan tindakan aparat dalam penanganan aksi. Ia menilai penyampaian kritik dan protes mahasiswa semestinya dipandang sebagai bagian dari kontribusi terhadap perbaikan kehidupan berbangsa. Mahasiswa dan akademisi memiliki peran untuk menyampaikan masukan berdasarkan pengamatan, data, dan kajian terhadap berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, respons terhadap aspirasi perlu mengedepankan dialog, bukan tindakan represif. “Mahasiswa yang memberikan masukan itu sebetulnya perlu kita apresiasi. Justru ketika tidak ada lagi yang memberikan masukan dan semuanya hanya mengatakan setuju, kita harus berhati-hati,” tuturnya.

Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan pernyataan yang menghimpun pandangan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, pimpinan universitas, dan Dewan Guru Besar. Dalam pernyataan bersama tersebut, sivitas UGM menilai meningkatnya aksi penyampaian aspirasi masyarakat mencerminkan adanya persoalan serius dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, hingga kehidupan sosial kemasyarakatan. Universitas menyerukan keterbukaan komunikasi antara lembaga negara dan masyarakat serta meminta para pemimpin lebih peka terhadap persoalan bangsa. Pernyataan tersebut juga menegaskan penolakan terhadap intimidasi dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan.

Ketua Senat Akademik UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P., menilai aksi mahasiswa merupakan bagian dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang belum memperoleh penyelesaian memadai. Ia menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang lebih terbuka dan egaliter antara pemerintah dan masyarakat agar aspirasi dapat disampaikan serta ditanggapi secara konstruktif. Menurutnya, penyampaian kritik yang didasarkan pada fakta dan kepedulian terhadap persoalan bangsa perlu mendapat perhatian dari para pemimpin. “Kami mendukung semua pernyataan yang berbasis bukti dengan perhatian dan komitmen yang penuh kepada nasib bangsa ini, kepada rakyat ini,” ujarnya.

Sekretaris Majelis Wali Amanat UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa kebebasan akademik menjadi prinsip yang harus dijaga oleh universitas. Ia menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin konstitusi. Dalam konteks tersebut, tindakan kekerasan maupun penggunaan kekuatan aparat di lingkungan kampus menjadi hal yang ditolak. “Kami berpegang pada kebebasan akademik. Ada dua hal yang harus kita tegaskan, yaitu menolak kekerasan dan menolak tindakan aparat masuk ke kampus dalam penanganan penyampaian aspirasi,” katanya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa delapan mahasiswa yang sedang ditelusuri terdiri atas enam mahasiswa FISIPOL, satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Sebagian mahasiswa belum diketahui keberadaannya sehingga tim fakultas bersama komponen universitas terus melakukan pelacakan. Berdasarkan informasi awal yang diterima fakultas, sebagian mahasiswa diduga menjadi korban salah tangkap karena sedang menuju kawasan Malioboro untuk mengambil sepeda motor. “Saat ini yang sudah masuk dalam daftar kami terdapat enam mahasiswa. Sebagian lokasinya belum diketahui, tetapi tim kami bersama seluruh komponen, termasuk Direktorat Kemahasiswaan, sedang melacak keberadaan adik-adik mahasiswa tersebut,” ujarnya.

Gabriel menjelaskan bahwa FISIPOL telah melakukan koordinasi dengan mahasiswa sebelum aksi berlangsung. Fakultas dan mahasiswa menyepakati agar peserta aksi sudah bergerak kembali ke kampus paling lambat pukul 18.00 WIB. Namun, dalam perjalanan, terjadi sejumlah situasi yang menyebabkan sebagian mahasiswa terpisah dari rombongan. FISIPOL juga menyoroti respons terhadap penyampaian aspirasi yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. “Menyampaikan aspirasi adalah bagian dari demokrasi dan merupakan hak konstitusional. Aspirasi tidak boleh dan tidak pernah boleh direspons dengan represi atau intimidasi,” tegasnya.

UGM menegaskan komitmennya untuk menjaga kampus sebagai ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Universitas terus mengupayakan penelusuran terhadap mahasiswa yang terdampak serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab universitas dalam menjaga kebebasan akademik sekaligus melindungi seluruh sivitas akademika.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel UGM Tolak Kekerasan Aparat, Telusuri Keberadaan Delapan Mahasiswa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sumber: Universitas Gadjah Mada