Perkembangan artificial intelligence (AI) membuat pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya mengandalkan digitalisasi untuk mempercepat pelayanan publik. Teknologi kini mulai digunakan untuk membantu p...
Perkembangan artificial intelligence (AI) membuat pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya mengandalkan digitalisasi untuk mempercepat pelayanan publik. Teknologi kini mulai digunakan untuk membantu pemerintah membaca kebutuhan masyarakat, mempertimbangkan pilihan kebijakan, hingga merancang layanan yang lebih sesuai dengan persoalan di masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan Nezar Patria, Wakil Menteri Komdigi, dalam seminar nasional yang bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja Di Tengah Peluang dan Tantangan”, pada peluncuran Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) di Auditorium Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MM FEB UGM), Kamis (5/11). Ia menilai pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam memastikan perkembangan teknologi digital benar-benar memberi dampak pada pelayanan publik.
Nezar mengawali pemaparannya dengan mengapresiasi UGM yang telah mengembangkan instrumen untuk melihat perkembangan transformasi digital pada tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, pengukuran pada tingkat kabupaten dan kota memberikan gambaran yang lebih rinci karena pelayanan publik banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat pada level tersebut.“Boleh saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh UGM ini mungkin yang terdepan dalam mengukur indeks transformasi digital di pemerintah daerah,” ujar Nezar.
Namun, Nezar menegaskan instrumen tersebut tidak seharusnya dipahami hanya sebagai alat untuk menentukan daerah yang memiliki capaian tinggi atau rendah. Indeks ini justru dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengenali posisi mereka, menentukan aspek yang masih perlu diperbaiki, serta menemukan praktik baik dari daerah lain. “Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal sebetulnya. Tetapi membantu daerah-daerah kita menjawab tiga pertanyaan penting yaitu di mana posisi kita di tengah transformasi digital ini, apa yang harus diperbaiki dan dari daerah mana kita bisa belajar, praktek-praktek baik mana yang bisa kita jadikan contoh untuk bisa dijadikan benchmark bersama sehingga kita bisa maju bersama-sama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nezar mengatakan perubahan yang dibawa AI berbeda dari gelombang digitalisasi sebelumnya. Jika teknologi digital sebelumnya banyak dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, AI mulai memiliki peran dalam membantu pemerintah mengolah informasi dan mempertimbangkan pilihan kebijakan.“Jadi, gelombang AI berbeda dari digitalisasi sebelumnya. Dulu teknologi membuat layanan lebih cepat. Sekarang AI ikut membantu pemerintah menimbang pilihan kebijakan dan merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga,” katanya.
Menurut Nezar, perubahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia. Ia menyebut ekonomi digital Indonesia telah mendekati 100 miliar dolar AS dan berbagai kajian memperkirakan AI dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional pada tahun-tahun mendatang.
Meski demikian, ia mengingatkan Indonesia tidak harus menempatkan diri dalam perlombaan untuk menciptakan model AI paling mutakhir. Negara dengan kekuatan menengah, menurutnya, dapat mengambil posisi dengan mengadaptasi teknologi yang telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah daerah menjadi salah satu ruang penting untuk mewujudkan pendekatan tersebut. Nezar menilai keragaman kebutuhan masyarakat Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengembangkan pemanfaatan AI berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Ia menyoroti tiga aspek yang dapat menjadi kekuatan Indonesia dalam pengembangan ekosistem AI, mulai dari besarnya pasar, kekayaan data, dan konteks lokal, hingga pengembangan AI sektoral yang berangkat dari persoalan nyata. Keragaman bahasa dan pengetahuan lokal juga dinilai dapat menjadi aset dalam membangun layanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat. “Jadi kita tidak perlu latah mengambil teknologi yang paling hebat, tetapi bagaimana kita gunakan teknologi itu sebagai alat untuk memberikan solusi-solusi dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah. UGM, dalam hal ini, dapat mengambil peran melalui riset, evaluasi, pengembangan talenta, serta pengujian solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kolaborasi juga menjadi bagian penting dari pengembangan GM-DTGI ke depan. Nezar berharap indeks yang memiliki tujuh pilar dan 50 indikator itu tidak berhenti pada pemeringkatan tahunan, tetapi berkembang menjadi instrumen untuk membaca kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi era AI.“Kami berharap Gajah Mada Digital Transformation Governance Index ini tidak berhenti sebagai pemeringkatan tahunan. Dengan tujuh pilar dan 50 indikatornya, indeks ini dapat berkembang menjadi peta kesiapan daerah memasuki daerah AI. Dan ruang belajar bersama antara UGM, pemerintah dan pemerintah daerah, tempat berbagi arsitektur hingga studi kasus,” tuturnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong adanya kolaborasi yang lebih konkret melalui pemilihan daerah yang memiliki persoalan prioritas untuk dikembangkan menjadi proyek bersama. UGM dapat memberikan dukungan melalui riset dan evaluasi independen, pemerintah pusat melalui kebijakan dan penguatan kapasitas, sedangkan pemerintah daerah dapat menyediakan data serta proses bisnis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Nezar juga mendorong penggunaan komponen teknologi yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu membangun sistem yang sama secara berulang. Komponen seperti layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data dapat dikembangkan agar dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Pendekatan serupa, menurut Nezar, dapat membantu pemerintah daerah mengarahkan anggaran dan sumber daya pada penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada saat yang sama, kualitas data menjadi fondasi penting karena pemanfaatan AI membutuhkan data yang valid dan akurat. “Jadi prinsip dari satu data Indonesia adalah bagaimana kita merujuk kepada single source of truth,” katanya.
Di akhir pemaparannya, Nezar kembali menekankan bahwa transformasi digital perlu dirasakan hingga tingkat pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak seharusnya hanya terlihat dalam kebijakan atau strategi di tingkat pusat, tetapi juga dalam pengalaman masyarakat ketika menggunakan layanan pemerintah.“Saya yakin adopsi teknologi baru ataupun transformasi digital ini bukan omongan di tingkat elit ya. Ini harus turun ke bawah dan dia harus menyebar biar bisa diadopsi sampai dengan level ataupun unit terkecil,” pungkasnya.
Ia berharap penerapan teknologi dapat membuat masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan efisien ketika berinteraksi dengan pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten dan kota.“Ketika orang datang ke kantor kelurahan, ketika orang datang ke kantor kecamatan, ke kantor kabupaten atau kota Madya, mereka akan menemukan layanan-layanan yang lebih cepat, lebih efisien karena dibantu oleh transformasi digital ini,” tutup Nezar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Jadi itu poinnya adalah bahwa tidak hanya membangun aplikasi. Namun, aplikasi itu tidak akan menjadi apa-apa apabila tidak berarti untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.
Salah satu penerapannya dilakukan melalui pembuatan layanan berbasis AI yang mengintegrasikan data untuk membantu pemerintah menganalisis kondisi sosial dan ekonomi daerah. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah menggunakan bahasa alami untuk memperoleh informasi dari data yang tersedia, termasuk menganalisis jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang. Pemanfaatan AI ini diarahkan untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan pemerintah berbasis data.
Selain AI, Pemkab Sumedang memanfaatkan WAKEPO (WhatsApp Kebutuhan Pelayanan Online) untuk mendekatkan layanan digital kepada masyarakat. Melalui WhatsApp, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintahan, mulai dari kependudukan, kesehatan, pajak daerah, hingga informasi layanan publik lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga membuka data pemerintahan melalui command center yang dapat diakses publik, termasuk informasi mengenai APBD, realisasi pendapatan dan belanja, serta sisa kas daerah. “Kalau Kabupaten Sumedang seluruh dunia sudah bisa melihat bagaimana anggaran pendapatannya berapa, anggaran belanjanya berapa dan sisa kasnya berapa,” kata Tuti.
Untuk memastikan transformasi tersebut berjalan berkelanjutan, Pemkab Sumedang juga meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan kepemimpinan digital dan optimalisasi pemanfaatan AI. Pelatihan diberikan mulai dari jajaran pimpinan hingga pejabat pimpinan tinggi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Tuti menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM agar pemanfaatan teknologi tidak bergantung pada individu tertentu. “Kita SDM kita perlu terus continuous improvement. Kita tidak bisa tergantung kepada salah satu birokrat saja,” ujarnya.
Menurut Syaiful, penerapan AI juga tidak dapat dilepaskan dari kesiapan data dan tata kelola. AI dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari otomatisasi pekerjaan administratif, analisis dan prediksi, hingga mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, kualitas data menjadi salah satu fondasi utama dalam penerapannya. “AI itu cerdasnya ya karena tergantung kualitas datanya. Kalau datanya bermasalah, datanya keliru, datanya tidak lengkap dan seterusnya, yang terjadi adalah AI akan memperbesar masalah,” ujarnya.
Di lingkungan UGM, salah satu penerapan AI dilakukan dalam proses penentuan status ekonomi orang tua mahasiswa baru. Syaiful menjelaskan, mulai tahun ini UGM memanfaatkan AI untuk memproses foto kondisi rumah yang sebelumnya hanya menjadi data pendukung. AI kemudian mengklasifikasikan kondisi rumah ke dalam tiga kategori, yaitu permanen, semi permanen, atau tidak permanen. Hasil tersebut digunakan untuk menghasilkan skor yang kemudian diintegrasikan ke dalam indeks kemampuan ekonomi mahasiswa sebagai salah satu dasar penentuan rekomendasi Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Proses tersebut dilakukan setelah data yang dimasukkan mahasiswa melalui tahap validasi oleh petugas. Setelah data dinyatakan sesuai, sistem akan menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi level UKT, mulai dari tanpa subsidi hingga subsidi 100 persen. Meski demikian, Syaiful menegaskan bahwa AI tetap ditempatkan sebagai alat bantu dan tidak mengambil alih keputusan manusia. “AI itu perlu untuk membantu saja ya. Human in the loop, manusianya tetap dipakai. Jadi manusia yang membuat keputusan,” katanya.
Penerapan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana AI dapat digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan perguruan tinggi.
Penulis : Zabrina Kumara
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Jesi
Artikel Wamen Komdigi Nezar Patria Sebut AI Mulai Geser Peran Digitalisasi di Pemda pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.
Sumber: Universitas Gadjah Mada