SLEMAN, jogja.saatini.com - Bupati Sleman, Harda Kiswaya, melantik 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Selasa (20/10/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Parasamya ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), serta mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Harda menegaskan bahwa penataan birokrasi harus berjalan seiring dengan penerapan sistem merit.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah berupaya membangun manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Harda, pengelolaan aparatur yang baik menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Sleman.
“Guna penerapan sistem meritokrasi, kita ingin penataan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik, profesional, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelas Harda.
Utamakan Kepentingan Masyarakat
Harda mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar perubahan posisi atau peningkatan karier. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, komitmen, dan rasa tanggung jawab.
Ia berharap 63 pejabat yang baru dilantik dapat menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat dedikasi dalam melayani masyarakat.
Setiap kebijakan dan program pemerintah juga harus mampu memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Menurutnya, aparatur pemerintah perlu memastikan seluruh program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari kinerja perangkat daerah.
Selain menekankan profesionalisme, Harda meminta para pejabat menjadikan nilai-nilai kepemimpinan Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
Nilai tersebut terangkum dalam trilogi kepemimpinan, yakni Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani.
Falsafah tersebut mengajarkan pentingnya memberikan teladan di depan, membangun semangat ketika berada di tengah, serta memberikan dorongan dan dukungan kepada orang-orang yang dipimpin.
Penerapan nilai-nilai itu diharapkan dapat membentuk kepemimpinan birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mampu membangun lingkungan kerja yang produktif, bertanggung jawab, dan berintegritas.
Kolaborasi dan Hilangkan Ego Sektoral
Dalam arahannya, Harda juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila setiap instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik.
Ia meminta seluruh jajaran Pemkab Sleman membangun sinergi, baik di tingkat sekretariat, dinas, kapanewon, maupun puskesmas.
Seluruh unsur pemerintahan harus memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan daerah.
Harda mengingatkan pentingnya memegang teguh falsafah Jawa Golong Gilig, yang mencerminkan semangat persatuan, kebersamaan, dan kesatuan tekad dalam mencapai tujuan bersama.
“Kita mengenal falsafah ‘Golong Gilig’, yang mengajarkan semangat persatuan yang utuh, bulat dan tanpa sekat. Baik yang bertugas di sekretariat, dinas, kapanewon, maupun di puskesmas, kita adalah satu kesatuan yang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Hilangkan ego sektoral dan pastikan setiap langkah memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kabupaten Sleman,” tegas Harda.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kesamaan visi.
Setiap perangkat daerah perlu saling mendukung agar program pembangunan dapat berjalan selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan mengurangi ego sektoral, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan efektivitas kerja, serta meminimalkan hambatan koordinasi antarinstansi.
Pelantikan 63 Pejabat Jadi Momentum Pembenahan Birokrasi
Pelantikan 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman.
Penerapan sistem merit, peningkatan integritas, serta penguatan kerja sama antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Pemkab Sleman juga diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kinerja aparatur yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan kepemimpinan yang berintegritas dan koordinasi yang kuat, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal.
Pada akhirnya, keberhasilan penataan birokrasi tidak hanya diukur dari pengisian jabatan, tetapi juga dari peningkatan kinerja pemerintah dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Sleman.(dio)
Tinggalkan Komentar