Gunungkidul — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai proyek pelaksanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus merespons ancaman krisis pangan global dan dampak perubahan iklim yang memicu kekeringan panjang.

Sosialisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini digelar di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul, Jumat, (13/11/2026). Acara dihadiri langsung oleh Bupati Gunungkidul beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk perwakilan Kepolisian Resor (Polres) Gunungkidul, Komando Distrik Militer (Kodim), dan Kejaksaan Negeri Gunungkidul serta jajaran teknis BBWS Serayu Opak, kontraktor pelaksana PT Nindya Karya (Persero), para Lurah, dan kelompok Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A).

Dalam arahannya, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa air dan jaringan irigasi merupakan urat nadi utama kehidupan masyarakat Gunungkidul, khususnya bagi sektor pertanian. Peningkatan jaringan irigasi dipandang bukan sekadar proyek pembangunan fisik beton semata, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas lahan, menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, dan menguatkan kemandirian pangan.

“Air dan irigasi adalah urat nadi utama kehidupan masyarakat Gunungkidul, khususnya bagi para petani kita. Peningkatan jaringan irigasi ini bukan sekadar pembangunan fisik beton semata, melainkan investasi masa depan untuk meningkatkan produktivitas lahan, menjamin ketersediaan air, dan menguatkan ketahanan pangan daerah,” tegas Bupati Gunungkidul di hadapan peserta sosialisasi.

Bupati menyoroti kondisi global di mana fenomena perubahan iklim dan kekeringan panjang telah mengganggu ketersediaan stok pangan di berbagai belahan dunia. Gunungkidul sebagai salah satu lumbung pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus mengambil langkah proaktif. Semangat ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan pekarangan, serta mengutip pesan bersejarah Proklamator Bung Karno pada 24 Maret 1965 tentang pentingnya kerja nyata, pembangunan prasarana pertanian, dan peningkatan hasil produksi persawahan demi mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur.

Pelaksanaan fisik peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini dipercayakan kepada penyedia jasa konstruksi BUMN, PT Nindya Karya (Persero). Penanggung Jawab Proyek PT Nindya Karya, Van Rommel, memaparkan bahwa pengerjaan dibagi ke dalam dua paket utama yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026–2027 dengan skema Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract / MYC).

Kedua paket pekerjaan ini memiliki masa pelaksanaan selama 180 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender, berdasarkan kontrak kerja tertanggal awal November 2026.

“Cakupan wilayah pekerjaan Paket 1 mencakup 6 kabupaten di dua provinsi (4 kabupaten di DIY dan 2 kabupaten di Jawa Tengah) dengan total 19 Daerah Irigasi. Sementara Paket 2 mencakup jaringan irigasi tersier di 10 kabupaten (3 kabupaten di DIY dan 7 kabupaten di Jawa Tengah).” paparnya.

Van Rommel menjelaskan bahwa rehabilitasi ini bertujuan mengembalikan fungsi jaringan irigasi ke kondisi optimal, menjamin kepastian suplai air, serta memberikan solusi konkret atas ancaman kekurangan air persawahan pada musim kemarau.

Dalam sesi diskusi, Bupati Gunungkidul sempat menanyakan proporsi alokasi rehabilitasi irigasi permukaan di Kabupaten Gunungkidul yang hanya mendapatkan satu lokasi jaringan utama (Bendung, Pulutan) dan satu lokasi jaringan tersier (Nglumbung, Pengkol), dibandingkan wilayah tetangga seperti Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BBWS Serayu Opak Pudak Juni Laksana, selaku PPK Irigasi dan Rawa II, SNVT PJPA Serayu Opak dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto memberikan penjelasan teknis mengenai kondisi geologi khas Gunungkidul. Sebagian besar wilayah Gunungkidul (sekitar 46,63% dari wilayah DIY) tidak dominan memiliki air permukaan, melainkan kaya akan potensi sungai bawah tanah dan sumber air tanah kedalaman (aquifer).

“Oleh karena itu, kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan BBWS Serayu Opak menetapkan bahwa Kabupaten Gunungkidul diprioritaskan menerima alokasi terbanyak untuk program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) berbasis pembuatan sumur bor dalam.” ungkap Pudak Juni Laksana.

Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul mengonfirmasi telah mengusulkan 18 kegiatan infrastruktur air ke pemerintah pusat. Dari total usulan tersebut, sebanyak 16 titik diantaranya direalisasikan dalam bentuk program JIAT dan pemboran sumur bor air tanah, yang tahap sosialisasi dan teknis pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada bulan yang sama.

Sumber: Pemkab Gunungkidul