Praktik penyadapan tanpa dasar hukum dan pengawasan yang jelas berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Tidak hanya menyangkut pelanggaran privasi, penyadapan juga dapat membatasi kebebasan berpendapat, mengganggu independensi pers, hingga menjadi instrumen untuk mengendalikan aktor-aktor politik. Kondisi ini menjadi perhatian karena kewenangan penyadapan yang tidak diatur secara tegas dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur edisi November yang digelar di Selasar Barat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (12/11). Diskusi menghadirkan pakar komunikasi politik UGM Prof. Nyarwi Ahmad, S.I.P., M.Si., Ph.D., pakar partai politik Dr. Mada Sukmajati, M.P.A., serta pakar hukum pidana UGM Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. Ketiganya membahas persoalan penyadapan dari perspektif komunikasi politik, relasi kekuasaan, serta hukum dan konstitusi.

Pembegalan Demokrasi

Nyarwi Ahmad menilai praktik penyadapan yang menjadi perhatian publik tidak dapat dipandang sebatas persoalan teknis maupun penegakan hukum. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan secara luas tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi menjadi bentuk pembegalan demokrasi.

“Kalau skala penyadapannya itu sangat luas dan sifatnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum, saya membacanya ini justru bukan hanya sekadar kasus penyadapan, tetapi pembegalan demokrasi,” ujarnya.

Ia menyoroti dugaan luasnya pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan, mulai dari pejabat negara, pimpinan partai politik, anggota legislatif, jurnalis, hingga aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Apabila dilakukan tanpa prosedur yang sah, praktik tersebut dapat mengganggu sejumlah prinsip dasar demokrasi, terutama perlindungan privasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.

Nyarwi menjelaskan, dampak penyadapan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran secara langsung. Masyarakat juga dapat mengalami ketakutan untuk menyampaikan pendapat maupun berkomunikasi secara terbuka karena merasa aktivitasnya diawasi. Kondisi ini berpotensi mendorong munculnya sensor mandiri (self-censorship), termasuk di kalangan jurnalis dan masyarakat sipil. “Demokrasi itu mengandalkan kebebasan berpendapat. Demokrasi juga ada prinsip perlindungan terhadap privasi warga negara,” jelasnya.

Menurutnya, situasi tersebut dapat menghambat kerja pers dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi penyadapan yang lebih terintegrasi dan transparan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Penyadapan Berpotensi Menuju Totalitarianisme

Sementara itu, Dr.rer.pol. Mada Sukmajati melihat persoalan penyadapan dari perspektif relasi kekuasaan dan dinamika partai politik. Menurutnya, penyadapan berpotensi menjadi instrumen untuk memengaruhi perilaku aktor politik, khususnya pimpinan dan pihak-pihak di dalam partai yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah politik.

Mada menjelaskan, informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat digunakan untuk mengontrol atau memengaruhi langkah pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Dalam konteks partai politik, situasi tersebut berpotensi memengaruhi cara pimpinan partai mengambil keputusan, menentukan sikap politik, hingga menyusun strategi dalam menghadapi dinamika kekuasaan.

“Jadi, sadap itu kemudian bisa menjadi semacam konsep Panoptikon dalam pemikiran Michel Foucault. Ini (Panoptikon) merupakan alat untuk mengontrol dan menyandera mereka yang dianggap berseberangan dengan negara atau dengan kekuasaan. Apabila ini tidak dibenahi atau tidak disadari, kita sedang menuju totalitarianisme, yang lebih mengerikan daripada otoritarianisme. Otoritarianisme itu kekuasaan pada seseorang, sedangkan totalitarianisme itu kekuasaan pada seseorang dan institusi,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya rasa saling curiga di antara aktor-aktor politik. Ketika komunikasi internal partai tidak lagi dianggap aman, hubungan antara pimpinan dan kader dapat terganggu. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi hubungan antarpartai, terutama ketika informasi hasil penyadapan digunakan dalam kontestasi atau kepentingan politik tertentu.

Meski demikian, Mada mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menghubungkan praktik penyadapan dengan berbagai peristiwa politik yang berlangsung dalam waktu berdekatan. Menurutnya, setiap dugaan keterkaitan perlu dibuktikan melalui data dan fakta yang memadai. “Kita enggak bisa membuat narasi seperti itu tanpa sebuah bukti atau data,” tegasnya.

Moratorium Penyadapan 

Dari perspektif hukum, Muhammad Fatahillah Akbar menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama penyadapan di Indonesia terletak pada pengaturannya yang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut membuat batas kewenangan dan mekanisme pelaksanaan penyadapan perlu diperjelas.

Akbar menerangkan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penyadapan dalam konteks penegakan hukum. Namun, ketentuan lebih lanjut yang sebelumnya didelegasikan kepada peraturan pemerintah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa pembatasan hak asasi manusia harus diatur melalui undang-undang.

Menurutnya, pengaturan penyadapan perlu menjelaskan secara tegas pihak yang memiliki kewenangan, jenis perkara yang memungkinkan dilakukannya penyadapan, serta prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu, mekanisme pengawasan juga perlu diperkuat agar kewenangan tersebut tidak hanya bergantung pada keputusan internal lembaga yang melaksanakannya.

Akbar menilai pengawasan independen menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ia bahkan mengusulkan moratorium penyadapan hingga Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. “Semua harus tetap ada batasannya, harus ada prosedurnya. Menurut saya, bahkan kalau perlu ada moratorium penyadapan untuk semua hal sampai kita punya aturan yang tegas dulu dalam proses penyadapan ini,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa hasil penyadapan yang diperoleh secara melawan hukum tidak semestinya digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Penggunaan informasi tersebut di luar prosedur yang sah justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama apabila dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Pada akhirnya, persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi maupun kebutuhan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara. Kewenangan penyadapan memang dapat dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana tertentu, tetapi pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa hal tersebut, penyadapan berisiko menjadi instrumen yang justru melemahkan demokrasi.

Penulis : M. Aidil Syahputra

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Pakar UGM Peringatkan Bahaya Penyadapan Ilegal, Demokrasi Terancam Menuju Totalitarianisme  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sumber: Universitas Gadjah Mada