Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bersama Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Kawasan Gunungkidul di Hotel Santika Gunungkidul, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut membahas arah penataan wilayah di tengah pesatnya perkembangan investasi dan sektor pariwisata, dengan menekankan tiga pilar utama, yakni tertib administrasi pertanahan, kepatuhan perizinan, dan pelestarian lingkungan.

Rakor yang diprakarsai Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa di bawah pimpinan GKR Mangkubumi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan penataan kawasan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan tersebut dihadiri Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa GKR Mangkubumi, GKR Hayu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, Wakapolres Gunungkidul, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta dekan dan tim pakar dari Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, GKR Mangkubumi menyampaikan bahwa rakor difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, diskusi bersama tim akademisi UPN Veteran Yogyakarta untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai karakteristik kawasan karst yang mendominasi wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pemahaman terhadap kondisi geologi dan karakteristik kawasan karst dinilai penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan penataan wilayah yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Agenda berikutnya dilanjutkan melalui pembahasan bersama Pemkab Gunungkidul dan Datu Dana Suyasa mengenai berbagai persoalan serta tantangan penataan kawasan, seiring meningkatnya aktivitas investasi dan perkembangan pariwisata.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pertumbuhan investasi dan pariwisata harus diimbangi dengan perencanaan penataan kawasan yang tepat. Hal ini diperlukan agar perkembangan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun mengancam kelestarian lingkungan.

Menurutnya, pembangunan di Gunungkidul harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek legalitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Bupati Endah menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi pedoman dalam penataan kawasan di Kabupaten Gunungkidul.

Pilar pertama adalah tertib administrasi dan legalitas pertanahan. Pemanfaatan tanah, termasuk Sultan Ground (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD), harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh pemanfaatannya perlu didukung pendataan yang transparan serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah.

Pilar kedua adalah integrasi dan kepatuhan perizinan berbasis risiko. Bupati mengingatkan agar setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan sebelum menjalankan kegiatan pembangunan maupun usaha. Persyaratan tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemenuhan dokumen lingkungan sesuai ketentuan, seperti Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Sementara itu, pilar ketiga adalah pembangunan berwawasan pelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui investasi dan pariwisata, tidak boleh mengabaikan kelestarian ekosistem karst maupun kawasan pesisir.

Pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan agar bentang alam, ekosistem, dan ketersediaan sumber daya air tetap terjaga. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Melalui rakor ini, Pemkab Gunungkidul berharap sinergi antara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, pemerintah daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kalangan akademisi semakin kuat.

Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan penataan ruang yang terarah, berlandaskan regulasi, serta mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengesampingkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.

Sumber: Pemkab Gunungkidul