Elektrifikasi truk logistik di Indonesia perlu segera beranjak dari tahap uji coba menuju penerapan berskala besar. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa langkah tersebut membutuhkan kepastian kebijakan, infrastruktur pengisian daya di koridor angkutan barang, pembiayaan terjangkau, serta agregasi permintaan dari pemilik barang. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam webinar internasional Beyond the Pilot: Scaling Electric Heavy-Duty Logistics yang diselenggarakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) bersama PT Egis International Indonesia secara daring, Senin (9/11) silam.

Webinar yang merupakan rangkaian kajian Dekarbonisasi Inklusif Sektor Logistik Indonesia ini didukung Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB). Programme Director ViriyaENB, Randy Rakhmadi, membuka kegiatan yang dilanjutkan dengan pemaparan dari Senior Transport Engineer Egis, Febriani Astari, dan peneliti Pustral UGM, Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc. Diskusi menghadirkan sejumlah praktisi dan pakar internasional dari Egis, Smart Freight Centre, Transport & Environment, serta Catalyst Mobility untuk berbagi pengalaman penerapan truk listrik di berbagai negara.

Febriani Astari memaparkan bahwa truk di koridor Jawa–Bali menghasilkan sekitar 19,7 juta ton CO₂ per tahun. Tanpa intervensi, emisi diproyeksikan meningkat 51 persen menjadi 29,8 juta ton pada 2035. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menyumbang 79 persen emisi, sedangkan truk dua sumbu medium dan tiga sumbu berkontribusi sebesar 59 persen. Temuan tersebut menjadi dasar perlunya penentuan wilayah prioritas dan pelibatan pelaku usaha dalam perancangan uji coba elektrifikasi, termasuk di Bekasi, Cirebon, dan Bali.

Dari perspektif perencanaan, Arif Wismadi menekankan bahwa peralihan dari truk diesel ke kendaraan listrik perlu dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif. Ia mengingatkan dua risiko yang perlu dihindari, yakni ketidakadilan sosial ketika dukungan tidak diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan ketidakadilan spasial ketika ekosistem kendaraan listrik hanya berkembang di wilayah tertentu. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pustral UGM mengembangkan platform EQLAS (Equitable Location-Allocation Simulation) guna memetakan prioritas lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) truk serta rekomendasi intervensi bagi pemangku kepentingan di tingkat nasional hingga daerah. “Memindahkan truk logistik dari diesel ke listrik adalah hal yang benar. Tantangannya adalah melakukannya dengan benar, yaitu transisi yang inklusif tanpa kesalahan sasaran,” ujar Arif.

Pengalaman Eropa yang disampaikan Cassandre Nenesse Agyeman dari Egis memperlihatkan pentingnya kepastian regulasi dan pembangunan infrastruktur di koridor utama. Uni Eropa mewajibkan produsen menurunkan emisi CO₂ truk baru sebesar 45 persen pada 2030, 65 persen pada 2035, dan 90 persen pada 2040. Kawasan tersebut juga menargetkan ketersediaan stasiun pengisian truk setiap 60–100 kilometer di koridor utama pada 2030. “Adopsi truk listrik kerap tertahan karena operator menunggu infrastruktur, pengembang menunggu permintaan, sedangkan produsen menunggu pesanan. Pemerintah berperan mengatasi kebuntuan tersebut melalui fasilitasi lahan dan perizinan, investasi, serta penciptaan pasar,” tutur Cassandre.

Perspektif dari Tiongkok, India, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan dan penggabungan permintaan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik berat. Deepali Thakur dari Smart Freight Centre menyampaikan bahwa lebih dari 50 persen penjualan truk berat di Tiongkok pada September 2026 telah menggunakan energi baru, didorong oleh lebih dari 40 kebijakan yang menekan biaya peralihan sekaligus meningkatkan biaya penggunaan diesel. India mengembangkan agregasi permintaan angkutan barang per koridor melalui platform PACT, sedangkan di Amerika Serikat penggabungan permintaan pemilik barang ditujukan untuk menurunkan harga traktor listrik dari lebih dari 400.000 dolar AS menjadi di bawah 200.000 dolar AS.

Reananda Hidayat Permono dari Transport & Environment menambahkan bahwa pengisian daya di depo dapat memenuhi kebutuhan angkutan regional hingga 300 kilometer per hari, dengan biaya energi sekitar 40 persen dari biaya solar. Instrumen ekonomi, seperti harga karbon untuk bahan bakar transportasi dan tarif tol berbasis emisi CO₂, juga dapat mempercepat pengembalian investasi. Sementara itu, Isabela Barbosa dari Catalyst Mobility memaparkan pengalaman Brasil melalui koridor e-Dutra, jalur angkutan barang listrik pertama di negara tersebut yang menghubungkan dua pusat ekonomi utama sepanjang sekitar 400 kilometer. “Koridor yang dilalui lebih dari 19.000 truk per hari itu dikembangkan melalui koalisi 55 organisasi dengan target investasi 300 juta dolar AS dan penghindaran emisi 50.000 ton CO₂e per tahun pada 2030,” papar Reananda.

Pembelajaran dari berbagai negara tersebut sejalan dengan rekomendasi kajian Pustral UGM dan Egis, yaitu memulai elektrifikasi dari rute tertutup atau berbasis depo di koridor prioritas, mengagregasi permintaan pemilik barang, menyediakan pembiayaan inklusif bagi operator kecil, serta menempatkan pemerintah sebagai pengorkestrasi ekosistem. Hasil webinar selanjutnya akan menjadi masukan bagi pengembangan EQLAS, termasuk simulasi adopsi truk listrik periode 2025–2045 pada tingkat kabupaten/kota dan simulator skema pembiayaan. Pendekatan bertahap berbasis pengalaman internasional dan kondisi lokal diharapkan dapat membantu Indonesia mengembangkan sistem logistik yang lebih rendah emisi dan inklusif.

Reportase: Pustral UGM

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Magnific

Artikel UGM Dorong Elektrifikasi Truk Logistik dari Uji Coba ke Penerapan Skala Besar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sumber: Universitas Gadjah Mada