Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah kelompok menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Malioboro, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut dijadikan ruang bagi para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Mahasiswa yang mengikuti aksi berasal dari sejumlah elemen, diantaranya Universitas Islam Indonesia (UII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) DIY,  Forum BEM DIY dan BEM Nusantara DIY. Kehadiran berbagai kelompok tersebut membuat kawasan di depan Gedung DPRD DIY dipadati massa aksi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait penanganan bencana, evaluasi program pemerintah, tata kelola energi, efisiensi anggaran, hingga penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Aspirasi tersebut menjadi bagian dari partisipasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) menyampaikan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Koordinator Umum Aksi Mahasiswa UII, Troy Amirul Akhmad, menjelaskan bahwa tuntutan tersebut disusun melalui konsolidasi dan kajian terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.

Tujuh tuntutan KM UII meliputi evaluasi menyeluruh terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak; moratorium, evaluasi, dan transparansi Program Strategis Nasional, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); serta pembenahan regulasi pengadaan, tata kelola, dan transparansi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh daerah.

Selain itu, mahasiswa menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah, khususnya komunikasi Presiden yang dinilai perlu lebih menghormati masyarakat. Mereka juga meminta restrukturisasi dan perampingan kabinet untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan anggaran negara, penghentian pelibatan militer dalam ranah sipil, serta penegakan proses peradilan HAM atas 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Melalui tuntutan tersebut, KM UII menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Mahasiswa juga meminta agar setiap tuntutan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang dilengkapi target waktu, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan publik yang transparan.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., beserta beberapa beberapa anggota DPRD DIY lainnya menerima mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Halaman Gedung DPRD DIY. Dalam kesempatan tersebut, Nuryadi menyampaikan bahwa evaluasi terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi dan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

“Kami menindaklanjuti aspirasi saudara semua. Dua tahun sudah berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi,” kata Nuryadi di hadapan mahasiswa.

Nuryadi juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam memberikan masukan serta mengawal kebijakan pemerintah.

Ia turut menekankan pentingnya penegakan hukum dan mendorong mahasiswa untuk terus menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Penyampaian pendapat di muka umum, menurutnya, perlu tetap mengedepankan ketertiban agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

“Saya bersama saudara sekalian. Mari kita terus berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dengan tetap mengedepankan cara-cara yang tertib.” tegasnya..

Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian dari partisipasi mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. DPRD DIY menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan terkait berbagai persoalan yang berkembang.

Melalui aspirasi yang disampaikan, mahasiswa berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. (cc/gh)

The post Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Damai Soroti Isu Nasional appeared first on DPRD DIY.

Sumber: DPRD DIY