Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) sekaligus Chairholder WTO Chair Programme (WCP) Indonesia, Dr. Maharani Hapsari, S.IP., MA., tampil sebagai panelis dalam seminar bertajuk “Plantation 360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs” di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Selasa (13/10). Dalam seminar yang diselenggarakan EDS16 bersama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) tersebut, Maharani, sebagai pakar ekonomi politik komoditas, menjelaskan tentang penguatan praktik pertanian di tingkat kebun yang tidak hanya berfokus pada pendampingan teknis, tetapi juga penguatan kapasitas, pengetahuan, dan kelembagaan petani kecil.

Sejalan dengan tema besar, yakni “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience”, seminar tersebut memosisikan sawit sebagai pembangunan yang membuka lapangan kerja sekaligus menguatkan ketahanan masyarakat pedesaan. Menanggapi hal ini, Maharani menyoroti kesenjangan yang mencolok antara jumlah volume produksi dan sertifikasi yang dimiliki petani skala kecil. Dalam paparannya, ia mengungkap lebih dari 3 juta petani berhasil menghasilkan 30% pasokan minyak sawit dunia. Namun, hanya 2% dari pasokan tersebut yang punya sertifikat berkelanjutan. “Petani kecil adalah penopang sosial industri sawit masa depan, mirisnya sekaligus kelompok yang paling rawan tertinggal,” jelasnya dalam keterangan yang dikirim ke wartawan, kamis (22/10).

Maharani menjelaskan, aturan anti deforestasi Uni Eropa (EUDR) turut membawa dampak geopolitik yang dirasakan petani kecil serta rumitnya birokrasi juga mempersempit akses petani ke pasar. “Dukungan publik berupa riset dan fasilitasi aksi kolektif untuk praktik pertanian yang baik di tingkat kebun juga kian terbatas. Belum lagi di hulu, peralihan dari model padat karya ke padat teknologi membuat generasi muda sulit bertahan,” sambungnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Maharani mengajak agar semua pihak dapat bergeser dari sekadar pendampingan teknis ke pendekatan yang lebih struktural dengan berinvestasi pada sumber daya manusia dan pengetahuan petani skala kecil. Menurut pandangannya, tata kelola yang baik tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibentuk oleh proses sosial. “Petani perlu ruang untuk berorganisasi, pengetahuan lokal mereka harus dihargai, dan suara mereka mesti terwakili saat standar keberlanjutan dirumuskan, termasuk di forum internasional,” jelasnya.

Sebagai contoh, ia mengangkat kisah sukses Koperasi Tani Subur di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Maharani menyebut, koperasi petani swadaya itu beranggotakan 1.639 orang dan telah berhasil mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sejak 2017. Selain mengelola 1.460,84 hektare kebun bersertifikat RSPO, koperasi ini menjalankan sembilan unit usaha, mulai dari simpan pinjam hingga agrowisata dengan  total 139.000 pengunjung per tahun, dan juga memanfaatkan masa peremajaan sawit untuk menanam jagung dan ternak ayam.

Adapun kehadiran Dr. Maharani Hapsari, S.IP., MA., dalam pertemuan IMF- Bank Dunia 2026 tersebut menambah rangkaian kiprah Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM)  di forum internasional tahun ini, setelah Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta pada Agustus dan WTO Public Forum di Jenewa pada September. Melalui forum-forum tersebut, PSPD UGM konsisten membawa hasil kajian berbasis data ke meja kebijakan dengan perhatian khusus pada keterlibatan petani kecil, perempuan, dan generasi muda.

Penulis : Agito Sitepu

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Dok. PSPD UGM

Artikel Di Pertemuan IMF–Bank Dunia, PSPD UGM Soroti Peran Petani Kecil dalam Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sumber: Universitas Gadjah Mada