Fakultas Kehutanan (FKT) Universitas Gadjah Mada menegaskan kembali peran ilmu pengetahuan dan inovasi kehutanan dalam menjaga keberlanjutan hutan sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Dies Natalis ke-63 Fakultas Kehutanan UGM yang digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (9/10), dengan mengangkat tema “Hutan untuk Kehidupan: Pemanfaatan Biodiversitas dan Jasa Ekosistem untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ova Emilia, mengatakan perjalanan Fakultas Kehutanan selama 63 tahun telah menghasilkan berbagai capaian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan ke depan membutuhkan pendekatan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah inovasi yang dikembangkan FKT UGM antara lain smart forestry, pemantauan konflik manusia dan gajah, pemantauan biodiversitas, Rebo Drone untuk rehabilitasi hutan, Dendro Drone untuk identifikasi pohon, hingga teknologi berbasis Internet of Things (IoT) untuk pemantauan satwa. FKT UGM juga mempertahankan posisi bidang kehutanan dalam pemeringkatan QS World University Rankings by Subject 2026 pada peringkat 151–200 dunia selama tiga tahun berturut-turut.

“Capaian-capaian ini tentu bukan capaian individu, tetapi merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika. Ke depan, kita berharap berbagai inovasi yang dikembangkan Fakultas Kehutanan tidak berhenti sebagai capaian akademik, tetapi dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan industri dan mitra, dukungan pembiayaan, serta akses terhadap pengguna dan pasar sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Ova.

Di sisi lain, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Ir. Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPU. menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga keberlanjutan hutan, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Keprihatinan tersebut menjadi bagian penting dalam laporan perkembangan fakultas yang disampaikan pada rapat senat terbuka Dies Natalis ke-63.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut, FKT UGM mengirimkan dua dosen, Dr. Mochamad Danang Anggoro, S.Si., M.Si. dan Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc. untuk mengikuti kegiatan di Taman Nasional Sebangau selama 15 hari sejak 2 Oktober 2026. Fakultas menilai persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan sesaat, tetapi membutuhkan strategi jangka pendek dan jangka panjang.“Masalah karhutla harus ditangani dengan kepala dingin dan perlu dilakukan dengan langkah-langkah strategis yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Masalah karhutla merupakan resultante dari faktor tata kelola bencana, kerentanan ekosistem, perubahan iklim, kepemimpinan hijau, dan faktor kepentingan manusia jangka pendek,” ungkapnya.

Menurut Dwiko, pengelolaan hutan juga perlu dibangun dengan memperkuat sistem peringatan dini, tata kelola, serta ketahanan ekosistem, khususnya pada kawasan gambut. Upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab keilmuan kehutanan untuk memastikan hutan tetap mampu menjalankan fungsi ekologis dan sosialnya.

Pesan tersebut kemudian mendapat penekanan dari Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, S.Hut. Ia mengajak seluruh pihak untuk memandang hutan secara lebih luas, tidak semata sebagai kawasan penghasil kayu, tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, budaya, serta kelembagaan.“Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memaknai hutan sebagai kesatuan multidimensi. Hutan bukan sekadar sekumpulan pohon atau asosiasi pohon penghasil kayu, melainkan sebuah ruang hidup dan aset yang memiliki fungsi, pengaruh, serta tata kelola yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan,” katanya.

Rohmat mengatakan perspektif tersebut penting karena kerusakan hutan membawa dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar hilangnya tutupan vegetasi. Banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga karhutla dapat memengaruhi kesehatan, pertanian, perkebunan, pendidikan, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Karena itu, Kementerian Kehutanan mendorong transformasi ekonomi kehutanan dengan mengoptimalkan biodiversitas dan jasa ekosistem. Menurutnya, kayu tetap memiliki nilai penting, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber nilai ekonomi dari hutan. “Kayu harus diproduksi secara lestari dan tertelusur, lalu berdiri sejajar dengan hasil hutan bukan kayu, seperti bambu, biomassa energi, resin, minyak atsiri, pangan, agroforestri, dan karbon. Dengan kata lain, kita harus beralih dari ekonomi satu komoditas menuju ekonomi bentang alam yang menghargai seluruh biodiversitas dan jasa ekosistem,” jelasnya.

Rohmat menilai perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Ia secara khusus mendorong penguatan kerja sama dengan FKT UGM dalam pengembangan riset, inovasi, serta tata kelola kehutanan. “Kami dari Kementerian Kehutanan sangat berharap kerja sama dan kolaborasi dari sivitas akademika Fakultas Kehutanan UGM dan perguruan tinggi kehutanan yang lain untuk bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan biodiversitas dan jasa ekosistem dari hutan Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Kolaborasi tersebut sebelumnya telah diwujudkan dalam sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, serta rehabilitasi kawasan terdampak longsor di Cisarua dengan memanfaatkan teknologi drone dan metode seedball.

Gagasan mengenai optimalisasi manfaat hutan tersebut turut mendapat perhatian dari Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. Dalam tanggapannya terhadap paparan Wamenhut, ia menekankan bahwa transformasi kehutanan tidak cukup berhenti pada perubahan cara pandang mengenai nilai ekonomi hutan, tetapi juga perlu diikuti penguatan tata kelola dari tingkat kebijakan hingga pengelolaan di lapangan.

Catatan tersebut menempatkan tata kelola sebagai bagian penting dari upaya memastikan pemanfaatan biodiversitas dan jasa ekosistem tidak justru menimbulkan persoalan baru. Pengelolaan hutan perlu memperhatikan kondisi kawasan secara langsung, termasuk wilayah yang menghadapi persoalan akses terbuka serta tekanan terhadap kawasan hutan.

Melalui Dies Natalis ke-63, FKT UGM menempatkan pengembangan ilmu dan inovasi kehutanan tidak hanya sebagai upaya menjaga hutan, tetapi juga sebagai bagian dari pencarian cara agar hutan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan biodiversitas dan jasa ekosistem secara berkelanjutan menjadi salah satu jalan untuk mempertemukan kepentingan ekologis, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan hutan Indonesia.

Penulis : M. Aidil Syahputra

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Firsto

Artikel Fakultas Kehutanan UGM Dorong Pemanfaatan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sumber: Universitas Gadjah Mada